Sebuah Program Inovasi Sumber Daya Manusia, yang terus menjadi Komitmen Gubernur Maluku Utara Sherly Tjuanda dan Wakil Gubernur Maluku Utara. (FOTO: Istimewa)
ARUNGNEWS.COM,MALUT- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meresmikan sejumlah program inovasi pendidikan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (2/5/2026). Peluncuran dilakukan usai upacara yang digelar di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Sofifi.
Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membenahi sistem pendidikan di wilayah Maluku Utara yang masih tergolong daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam keterangannya, Sherly menyebut pemerintah provinsi sebelumnya telah menjalankan kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang SMA, SMK, SLB, hingga sekolah keagamaan, termasuk pemberian beasiswa kuliah. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan ke depan.
Ia menegaskan pentingnya peningkatan keterampilan lulusan agar mampu bersaing dan langsung terserap di dunia kerja serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka peluang jalur khusus bagi putra-putri daerah untuk masuk ke sekolah kedinasan nasional. Kuota khusus diajukan ke sejumlah institusi, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Langkah ini diharapkan menjadi bentuk afirmasi bagi talenta lokal agar dapat mengisi posisi strategis di masa depan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan akses pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk menekan angka anak tidak sekolah akibat kondisi geografis kepulauan di Maluku Utara.
Program ini ditujukan bagi lulusan SMP yang tidak memiliki akses ke SMA atau SMK di wilayahnya.
Melalui skema sekolah induk dan sekolah mitra, siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran dari daerah masing-masing dengan dukungan perangkat komputer dari pemerintah daerah serta kunjungan berkala tenaga pendidik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menjelaskan bahwa untuk program sekolah kedinasan, pemerintah daerah akan menanggung 60 persen biaya melalui APBD, sementara sisanya menjadi tanggung jawab orang tua.
Ia menambahkan, program tersebut bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul yang diharapkan dapat kembali mengabdi di daerah.
Terkait PJJ, Abubakar mengungkapkan terdapat sekitar 10 ribu anak usia 16 hingga 18 tahun di Maluku Utara yang saat ini tidak mengenyam pendidikan. Pada tahap awal, program ini melibatkan sejumlah sekolah mitra, antara lain SMA Negeri 1 Pulau Morotai, SMA Negeri 1 Tobelo, dan SMA Negeri 2 Halmahera Timur, dengan SMA Negeri 1 Kota Ternate sebagai sekolah induk.
Menurutnya, program ini menjadi solusi agar siswa di wilayah terpencil tetap memperoleh pendidikan setara SMA tanpa harus meninggalkan daerah asal akibat kendala jarak maupun ekonomi.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis rangkaian program tersebut mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif serta mendukung kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka panjang.(**)