Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana, meninjau langsung fasilitas IPAL di kawasan Sijenjang, Kota Jambi, Kamis (8/1/2026).
ARUNGNEWS.COM,JAMBI- Infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Jambi yang dibangun untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini mengemuka saat Anggota Komisi V DPR RI, H. Bakri, mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana, meninjau langsung fasilitas IPAL di kawasan Sijenjang, Kota Jambi, Kamis (8/1/2026).Dalam peninjauan tersebut terungkap bahwa IPAL Kota Jambi memiliki kapasitas pengolahan hingga 7.600 meter kubik per hari dan dirancang untuk melayani sekitar 10.300 sambungan rumah (SR) di Kecamatan Pasar dan Jambi Timur. Namun hingga saat ini, jumlah rumah tangga yang terhubung baru berkisar 800 sambungan.
H. Bakri menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, agar investasi besar di sektor sanitasi tidak sia-sia. Menurutnya, keberadaan IPAL harus diikuti dengan percepatan perluasan jaringan sambungan rumah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.“Kami ingin memastikan fasilitas yang sudah dibangun ini dapat berfungsi maksimal. Pengawasan akan terus dilakukan agar layanan pengolahan air limbah benar-benar menjangkau warga,” ujar Bakri.
Sementara itu, Wamen PU Diana menegaskan bahwa pembangunan IPAL merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan sekaligus menekan risiko penyakit berbasis sanitasi. Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia.“IPAL ini penting untuk kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pusat akan terus mendukung, namun optimalisasinya juga sangat bergantung pada kesiapan dan peran aktif pemerintah daerah,” kata Diana.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi evaluasi lapangan atas efektivitas proyek IPAL Kota Jambi, agar ke depan infrastruktur sanitasi yang telah dibangun mampu beroperasi sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (**)