Walikota Jambi Maulana Hadiri Rakerda REI di kawasan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Selasa (21/4/2026).
ARUNGNEWS.COM,KOTAJAMBI-Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus mendorong percepatan sektor properti guna menjawab meningkatnya kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menghadapi laju urbanisasi. Langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estate Indonesia (REI) Jambi Tahun 2026 yang digelar di kawasan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Selasa (21/4/2026).
Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, sektor properti memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan hunian di Kota Jambi terus meningkat seiring jumlah penduduk yang telah melampaui 650 ribu jiwa.
“Keterlibatan pengembang sangat penting untuk menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rakerda ini dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang juga meresmikan Kantor DPD REI Jambi. Peresmian ditandai dengan pemukulan gendang, penandatanganan prasasti, dan pemotongan pita sebagai simbol penguatan organisasi pengembang di daerah.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPD REI Jambi Abbror Lubis, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Tedy Ariep Budiman, serta Kepala OJK Jambi Yan Iswara Rosya.
Mengusung tema penguatan sinergi dan soliditas, forum ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor properti di Jambi sepanjang 2026.
Dalam pemaparannya, Maulana menjelaskan arah pembangunan Kota Jambi melalui visi “Kota Jambi Bahagia” dengan fokus pada konsep “Kota Tangguh”. Konsep ini menitikberatkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkot Jambi telah mempercepat proses perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan lebih cepat selama persyaratan terpenuhi. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga mendapat insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembelian rumah pertama.
Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto. Ia menilai langkah Pemkot Jambi menunjukkan pemahaman terhadap peran penting sektor properti dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pengembang akan memberikan efek berganda bagi perekonomian, termasuk membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar kawasan perumahan.
Hal senada disampaikan Abdullah Sani yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memenuhi kebutuhan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di akhir kegiatan, Maulana menegaskan bahwa kualitas lingkungan tetap menjadi prioritas dalam pembangunan. Melalui konsep “Kota Tangguh”, setiap kawasan perumahan diharapkan dilengkapi sistem drainase yang baik, akses air bersih, serta penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap warga memiliki hunian yang sehat di lingkungan yang layak dan tertata,” pungkasnya.(**)