Anggaran Tambahan Stadion Swarnabhumi & Islamic Center: Kemewahan yang Dipaksakan

Oleh: Nazli, Aktivis Senior Jambi

POLEMIK penambahan anggaran Rp38 miliar untuk Stadion Swarnabhumi dan Islamic Center Jambi kembali membuka borok lama: kaburnya prioritas pembangunan daerah. Di tengah kondisi APBD yang kian menurun, rakyat justru disuguhi rencana penyuntikan dana ratusan miliar untuk proyek mercusuar yang manfaat langsungnya bagi masyarakat masih samar.

Fraksi PKS DPRD Jambi dengan tegas menolak usulan ini. Alasannya jelas: proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan hingga 2026. Seharusnya, segala kekurangan dan kerusakan masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Jika di tengah masa pemeliharaan saja sudah diajukan anggaran tambahan, maka patut dipertanyakan: apakah proyek ini sejak awal tidak direncanakan secara matang, atau justru ada kesalahan fatal dalam perencanaan?

Pemerintah Provinsi Jambi berkilah, penambahan ini sah secara regulasi dan bukan lagi proyek multiyears, melainkan “tahun tunggal” untuk melengkapi fasilitas. Namun jawaban normatif ini hanya memunculkan tanda tanya baru: fasilitas apa yang belum lengkap? Mengapa kekurangan ini baru disadari setelah proyek dinyatakan selesai? Tanpa transparansi, wajar publik mencurigai bahwa penambahan anggaran ini berpotensi menjadi ruang baru praktik markup.

Lebih ironis lagi, perdebatan ini tak pernah menghadirkan suara rakyat. Padahal masyarakat jauh lebih membutuhkan jalan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan pendidikan berkualitas dibandingkan stadion megah atau Islamic Center seremonial. Apakah para pemimpin daerah sedang sibuk berlomba membangun monumen kebanggaan, sementara rakyat dibiarkan bergulat dengan masalah hidup sehari-hari?

Sejarah pembangunan negeri ini sudah terlalu sering diwarnai proyek mercusuar yang akhirnya mangkrak, memboroskan uang rakyat, bahkan jadi ladang korupsi. Pernyataan pejabat yang siap “bertanggung jawab jika ada masalah hukum” hanya menegaskan bahwa risiko penyimpangan benar-benar nyata.

Oleh karena itu, publik perlu menagih transparansi penuh. Tunjukkan dokumen kontrak beserta masa pemeliharaan proyek. Rincikan secara detail kebutuhan tambahan Rp38 miliar itu. Bandingkan secara jujur dengan kebutuhan belanja publik lain yang jauh lebih mendesak.

Tanpa itu semua, penambahan anggaran ini tidak lebih dari satu hal: kemewahan yang dipaksakan di atas penderitaan rakyat.(**)