Nota KUA-PPAS 2026: Penuh Optimisme, Minim Solusi

ARUNGNEWS.COM,JAMBI- Penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Rabu (1/10/2025), menuai sorotan kritis. Meski menekankan jargon Pro-Jambi sebagai prioritas, isi nota dianggap lebih banyak menghadirkan optimisme politik daripada solusi nyata atas persoalan fiskal daerah.

Aktivis senior Jambi, Nazli, menilai nota pengantar tersebut kembali menunjukkan pola klasik tata kelola anggaran: janji-janji pembangunan tanpa kejelasan strategi. Ia menyoroti turunnya target pendapatan daerah sebesar hampir 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja daerah tetap dipatok tinggi. Kondisi ini, menurutnya, membuat APBD sejak awal dirancang defisit. “Defisit yang ditutup lewat pembiayaan daerah bukanlah solusi, tapi justru menambah beban fiskal di masa depan,” tegas Nazli.

Dominasi belanja pegawai juga mendapat kritik tajam. Separuh belanja operasional dialokasikan untuk kebutuhan rutin birokrasi, sementara ruang fiskal bagi pembangunan masyarakat semakin menyempit. “Apa artinya Pro-Jambi jika sebagian besar anggaran hanya habis untuk gaji dan tunjangan aparatur?” ujarnya.

Nazli menilai alasan pemerintah terkait penurunan pendapatan akibat regulasi pusat terlalu klise. Pemerintah memang menyebut intensifikasi PAD sebagai strategi, namun hingga kini tidak terlihat peta jalan yang jelas. “Tidak ada kejelasan sektor mana yang akan digenjot, bagaimana menutup kebocoran PAD, dan bagaimana memastikan pajak tidak membebani masyarakat kecil,” kritiknya.

Ia juga menganggap proyeksi ekonomi yang dipaparkan pemerintah provinsi lebih menyerupai angan-angan politik. Target pertumbuhan ekonomi 4,8–5,4 persen dengan inflasi terkendali 2,5 persen dinilai sulit tercapai tanpa skenario risiko yang matang. “Ini optimisme semu. APBD jangan hanya jadi dokumen penuh harapan, tapi miskin antisipasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Nazli menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses perumusan anggaran. Selama ini, pembahasan APBD dinilai masih eksklusif antara eksekutif dan legislatif tanpa partisipasi rakyat. “Anggaran adalah dokumen politik sekaligus moral. Tanpa transparansi dan partisipasi publik, jargon Pro-Jambi akan menjadi retorika kosong,” ujarnya.

Nazli mengingatkan bahwa APBD 2026 seharusnya menjadi instrumen pemulihan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Jambi. Namun, selama pola lama tetap dipertahankan, publik berhak meragukan komitmen pemerintah terhadap slogan Pro-Jambi yang digaungkan.(**)