Anggaran Dipangkas Rp800 Miliar, Gubernur Pastikan Infrastruktur Maluku Utara Tetap Berjalan

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pembangunan infrastruktur tidak akan terhenti meski anggaran daerah mengalami pemangkasan hingga Rp800 miliar. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan kebijakan efisiensi dan pembenahan tata kelola menjadi kunci agar seluruh program strategis tetap terlaksana.

Pernyataan tersebut disampaikan Sherly saat membuka pelatihan penggunaan E-Katalog versi 6 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (17/12/2025).

Menurut Sherly, pemotongan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengingkari komitmen pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, memilih mengubah pola kerja dan memperketat pengelolaan anggaran ketimbang menghentikan proyek yang telah direncanakan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah meninjau ulang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada sejumlah proyek infrastruktur, khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Utara. Evaluasi tersebut dilakukan dengan pendampingan BPKP guna memastikan kewajaran dan efisiensi biaya.

Hasil peninjauan menunjukkan adanya potensi penghematan HPS hingga 30 persen. Sherly menyebut efisiensi tersebut cukup untuk menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur pada tahun anggaran 2026. “Pekerjaan tetap berjalan, tetapi dilakukan dengan cara yang lebih hemat dan terukur,” ujarnya.

Selain efisiensi anggaran, Pemprov Maluku Utara juga menaruh perhatian pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Sherly mengungkapkan skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maluku Utara pada 2025 meningkat signifikan.

Skor MCSP tercatat naik dari 71 atau zona kuning menjadi 90 dan masuk kategori zona hijau. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem pencegahan korupsi, setelah sebelumnya Maluku Utara sempat masuk dalam daftar daerah dengan tingkat kerawanan korupsi yang tinggi.

Sherly menilai capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya pembenahan, termasuk pelatihan E-Katalog versi terbaru serta kerja sama intensif dengan BPKP dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa.
Meski demikian, pemerintah daerah menyadari efektivitas kebijakan efisiensi dan tata kelola yang diperbaiki masih akan diuji dalam pelaksanaan proyek di lapangan. Tantangan menjaga kualitas pekerjaan tetap menjadi perhatian di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami terus belajar dan berupaya mengelola anggaran secara lebih cermat. Tujuannya agar pembangunan tetap berjalan dan Maluku Utara bisa menjadi lebih baik,” kata Sherly.(rls)