Gubernur Jambi Muncul di BAP dan Sidang Tipikor DAK, Penyidik Berpotensi Dilapokan ke Wasidik dan Propam Polri

ARUNGNEWS.COM,JAMBI – Penanganan perkara dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan tajam. Penyidik Polda Jambi dipertanyakan menyusul belum adanya langkah pemanggilan terhadap Gubernur Jambi, Al Haris, meski namanya disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jambi.

Dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), saksi David memberikan keterangan yang konsisten dengan BAP. Di bawah sumpah, ia mengungkap adanya pertemuan di Jakarta yang turut dihadiri Gubernur Jambi bersama Vahrial Adi Putra, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang kini berstatus tersangka.

Saksi menyebut pertemuan tersebut membahas proyek DAK. Dalam forum itu, Vahrial Adi Putra juga diduga menyampaikan permintaan uang sebesar Rp2 miliar kepada saksi. Keterangan ini disampaikan secara terbuka di persidangan dan tidak berubah dari pemeriksaan sebelumnya.

Namun, hingga kini, penyidik Polda Jambi belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Gubernur Jambi untuk mengklarifikasi keterangan saksi tersebut. Kondisi ini memicu pertanyaan publik terkait keseriusan dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam mengusut perkara.

Sejumlah kalangan menilai, sikap penyidik yang terkesan pasif berpotensi melanggar prinsip dasar penyidikan yang mengedepankan objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Bahkan, muncul dorongan agar Pengawas Penyidikan (Wasidik) Mabes Polri turun tangan melakukan audit terhadap proses penyidikan yang berjalan.

Pengamat hukum dan kebijakan publik, Firmansyah, SH., MH, menegaskan bahwa setiap fakta yang muncul di persidangan, terlebih di bawah sumpah, harus ditindaklanjuti oleh penyidik.“Kalau nama seseorang, apalagi pejabat publik, disebut dalam BAP dan dikonfirmasi di persidangan, maka penyidik wajib memanggil untuk klarifikasi. Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban hukum,” tegasnya.

Menurutnya, penyidik yang mengabaikan fakta persidangan dapat mencederai proses penegakan hukum dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.Seharusnya penyidik dapat mendalami keterangan saksi untuk memperkuat bukti dan terangnya suatu perkara.“Jika penyidik tidak menindaklanjuti, ini bisa dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan. Ini berpotensi menjadi objek pengaduan ke Wasidik dan Propam Mabes Polri untuk diperiksa secara etik,” ujar Firmansyah.

Ia menambahkan, penyidikan harus didasarkan pada alat bukti dan keterangan saksi yang relevan, bukan pada pertimbangan di luar hukum.“Jangan sampai publik melihat ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Semua pihak yang disebut harus diuji keterangannya. Di situlah letak keadilan dan kepastian hukum,” tambahnya.

Firmansyah juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyidikan guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Jambi terkait alasan belum dipanggilnya Gubernur Jambi dalam perkara tersebut.

Di tengah polemik ini, masyarakat Jambi berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan presisi, serta tidak tebang pilih dalam menuntaskan perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.(**)